PoKal-Sekadau
Pekan Gawai Dayak ke 14 di rumah Betang youth Center resmi dibuka wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan didampingi Uskup ke Uskupan Sanggau, Bupati dan Wabup Sekadau, Bupati Sanggau, ketua DPRD propinsi, Raja Sekadau, Kapolres, Dandim Sanggau, Kejari, ketua DPRD Sekadau, Sekda Sekadau, Panglima Jilah, ketua DAD, para Kadis, Kepala Badan dan stakeholder lainnya.
Aron sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak atas kerjasamanya. Katanya, dikesempatan ini saya pesankan agar semua pihak wajib saling menjaga keamanan dan ketertiban supaya semua rangkaian gawai ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai, pesan Aron.
Lanjut Aron, pesta gawai Dayak ini bukan sekedar pesta saja. Tapi bentuk rangkaian ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Jubata atau Tuhan atas segala anugerah hasil panen padi kita selama setahun ini, meskipun mungkin ada yang hasil panennya tidak maksimal, tapi kita wajib bersyukur.
Selain itu, kita juga diwajibkan untuk melestarikan adat dan budaya kita yang ada di Sekadau. Oleh karena itu, kami pemerintah daerah dan DAD sepakat untuk mengadakan Gawai Dayak ini setiap tahun dan setiap sub suku yang mendiami bumi Lawang Kuari ini harus bergilir kepanitiaan dan juga sebagai tuan rumahnya, imbuh Bupati.
Nah di momen gawai inilah kesempatan kita melihat dan menampilkan setiap adat dan budaya kita dari berbagai sub suku Dayak.
Kemudian, saya sampaikan juga dengan hebohnya diberbagai medsos terkait akan masuknya transmigrasi ke Kalbar ini. Oleh karena itu, saya selaku Bupati Sekadau menegaskan khusus untuk kabupaten Sekadau kami menolak transmigrasi yang baru. Namun disamping itu kami meminta kepada pemerintah propinsi dan pusat agar melakukan perbaikan kepada transmigrasi yang sudah ada ini, terang Aron.
Lanjut Aron, sedangkan lokasi transmigrasi yang lama, ada juga yang tidak diurus bahkan ditinggalkan sehingga kembali menjadi hutan lagi. Bagaimana mau menerima yang baru?
Sedangkan satuan pemukiman transmigrasi yang sudah ada saja tidak ter urus. Maka dari itu kami menolak transmigrasi yang baru, jika itu tetap ada akan menimbulkan konflik sosial, karena di Sekadau ini tidak ada lagi tanah yang kosong, tegasnya.
Untuk itu, saya mohon kepada seluruh pengurus DAD kabupaten supaya rapat dan koordinasi dengan DAD propinsi. Lakukan pendataan setiap lahan sawit masyarakat yang ada dikawasan hutan untuk bahan kita audensi dengan satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Sebab kita tidak tau suatu saat nanti lahan sawit-sawit masyarakat adat yang ada disekitar hutan itu disita atau dimusnahkan.
Karena sesungguhnya kita orang Dayak bukan dilahirkan dan diharuskan mengarungi laut, kita tidak dilahirkan mengarungi pesisir karena kita dilahirkan dan mengarungi hutan rimba belantara.
Kita tidak tau batas hutan lindung dan hutan produksi.
Maka dari itu saya minta DAD rakor dengan DAD propinsi lakukan audensi dengan satgas PKH, jangan nanti kita ribut setelah diadakan penertiban. Jadi mulai dari sekarang kita harus bergerak mulai dari bawah dan terimakasih, pungkas Bupati Aron.
Selasa, 22 Juli 2025
Red//Delova
