PoKal - Pontianak
Ini tulisan kedua saya soal “Guru adalah Beban Negara” yang dilontarkan Sri Mulyani. Kali ini, organisasi guru mulai “manas” atau marah atas pernyataan sang Menteri Keuangan itu. Simak narasinya sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Ketika seorang menteri salah ucap, biasanya publik tertawa kecil lalu melupakannya. Tapi kali ini tidak. Ketika si Ratu Pajak, melontarkan kalimat bahwa guru adalah beban negara, itu bukan sekadar salah lidah. Itu seperti murid yang nekat menyebut gurunya “bahan lelucon” di depan kelas. Risikonya bukan hanya nilai merah, tapi juga hukuman membersihkan WC sekolah sebulan penuh.
Benar saja, para guru se-Indonesia lewat organisasi mereka, PGRI, murka. PGRI menyesalkan, mengutuk, dan menyatakan kecewa sedalam-dalamnya. Wijaya, Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI, berbicara lantang, dengan nada tegas ala guru killer. “Ucapan itu merendahkan martabat, menyakiti hati, dan tidak sejalan dengan fakta di lapangan.” Ibarat guru yang melihat murid menulis huruf “A” terbalik, Wijaya tidak hanya menunjuk kesalahan, tapi memberi kuliah tambahan panjang lebar tentang bagaimana seharusnya pejabat bicara.
Data pun ikut dikeluarkan seperti soal ujian. Tahun 2022 tercatat 704.503 guru honorer, ditambah 141.724 guru tidak tetap kabupaten/kota, serta 13.328 GTT provinsi. Hingga awal 2024, pemerintah sudah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK dengan target mencapai 1 juta. Angka ini membuat jabatan guru mendominasi PPPK nasional, sekitar 770 ribu orang. Fakta itu, kata PGRI, membuktikan betapa guru adalah tiang negara, bukan beban negara. Karena kalau tiang disebut beban, mungkin arsitek yang membangun rumah ini sudah keliru membaca gambar.
Kecaman PGRI makin tajam ketika menyinggung realitas di lapangan. Guru-guru di pelosok tidak hanya mengajar, tapi juga berperan sebagai kurir pengetahuan. Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 rela mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa tiga kali seminggu karena ketiadaan listrik dan internet. Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, guru honorer Rudi Hartono tiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong murid agar tetap bisa sekolah. Di Lebak, Banten, Jubaedah tiga puluh tahun menembus hutan, pernah jatuh ke jurang, tapi tetap berjalan lagi demi anak-anak desanya tidak buta huruf. Kalau pengabdian seperti itu dianggap beban, maka seharusnya kamus Indonesia segera direvisi, karena definisi beban sudah dipelintir seenaknya.
PGRI juga menegaskan, pemerintah memang telah menetapkan tunjangan khusus setara satu kali gaji pokok bagi guru di daerah tertinggal. Namun, seperti sinyal internet di pedalaman, kebijakan itu sering muncul hanya sebentar lalu hilang. Distribusi anggaran kerap tersendat, ketepatan sasaran meleset, dan hasilnya, guru tetap harus menutup kekurangan dengan keringat dan pengorbanan.
Wijaya menambahkan, kalau mau mencari beban negara, sebutlah koruptor. Mereka itulah yang menghabiskan uang rakyat tanpa hasil, berbeda dengan guru yang mengabdi meski digaji minim, bahkan ada yang di bawah UMR. Guru mendidik lebih dari 62 juta murid di seluruh negeri. Guru bukan sekadar profesi, tapi panggilan jiwa, jalan sunyi yang menopang masa depan bangsa.
Maka PGRI menutup kecamannya dengan pesan yang lebih menusuk dibanding nilai merah di rapor: menteri seharusnya bijak dalam berbicara, menjaga lidah agar tidak merendahkan pengabdian orang lain. Alih-alih menyebut guru beban, seharusnya negara memberi dukungan penuh, mempercepat pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, dan memastikan kesejahteraan mereka terpenuhi sesuai amanat undang-undang.
Hari ini para guru kecewa, merasa direndahkan, dan mungkin diam-diam menulis catatan di buku harian sejarah bangsa, “Kami pernah disebut beban. Padahal tanpa kami, tak seorang pun pejabat mampu menulis kata ‘beban’ dengan benar.”
#camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
Redaksi
