Sekadau, Pojokkalimantan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau bergerak cepat menjalankan fungsi pengawasannya. Melalui format Rapat Dengar Pendapat (RDP), seluruh komisi di DPRD Sekadau secara maraton membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sekadau Tahun Anggaran 2026.
Agenda krusial ini digelar serentak di ruang rapat komisi masing-masing pada Kamis (9/4/2026). Di Ruang Rapat Komisi 2, jalannya pembahasan LKPJ dipimpin langsung oleh jajaran legislator Komisi 3, di antaranya Yohanes Ayub, A.Ma.Pd., Selpanus Usel, S.Ag., Bernadus Mohtar, dan M. Ardiyansyah.
RDP ini menjadi panggung evaluasi total untuk menyoroti capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), realisasi anggaran, hingga efektivitas program kerja yang telah berjalan sepanjang tahun.
Dorong Kesesuaian RPJMD dan Catatan Kritis
Secara garis besar, ada tiga poin utama yang menjadi fokus radar pengawasan legislatif dalam rapat kerja LKPJ kali ini:
Fokus Pengawasan Ketat: Pendalaman mendalam terhadap realisasi pembelanjaan dan output kinerja riil dari setiap OPD mitra kerja di lapangan.
Akurasi Target Daerah: Mengevaluasi secara menyeluruh capaian kinerja belanja dan pembiayaan. Hal ini dilakukan demi memastikan seluruh serapan anggaran linier dan patuh pada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penyusunan Rekomendasi: Hasil dari bedah anggaran ini nantinya dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD yang wajib diserahkan kepada Kepala Daerah sebagai rapor evaluasi.
RDP ini merupakan kewajiban konstitusional institusi dewan setelah menerima berkas LKPJ dari Kepala Daerah. Tujuannya jelas: memberikan catatan kritis yang konstruktif dan rekomendasi perbaikan agar performa tata kelola pemerintahan Kabupaten Sekadau semakin sehat dan tepat sasaran di tahun berikutnya.
Sektor Ekonomi dan Kesra Jadi Sorotan Komisi 3
Sebagai garda depan yang membidangi urusan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Komisi 3 mencecar belasan mitra kerja strategisnya. Evaluasi berjalan dinamis saat menguliti laporan dari bagian Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan SDA, Bagian Umum, hingga dinas-dinas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dinas-dinas tersebut di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Tidak ketinggalan, instansi taktis seperti BPBD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Arsda), Pemadam Kebakaran (Damkar), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga ikut diuji akuntabilitas anggarannya.
Melalui bedah LKPJ 2026 ini, DPRD Sekadau berharap realisasi APBD tidak sekadar habis secara administratif, melainkan benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat Sekadau.
Redaksi//Lova
