SEKADAU, Pojokkalimantan.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau menyoroti kondisi petani sawit yang mulai kesulitan menjual tandan buah segar (TBS) setelah sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak lagi menerima hasil panen. Kondisi tersebut terjadi di tengah kemarau panjang yang menyebabkan distribusi crude palm oil (CPO) terganggu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau, Sandae, mengatakan delapan PKS yang ada di Sekadau rata-rata sudah tidak menerima TBS dari petani sejak sekitar lima hari terakhir.
“Di sini ada delapan PKS, rata-rata sudah tidak menerima TBS dari petani. Ini berlaku sejak lima hari lalu,” ujar Sandae, Senin (7/9/2026).
Menurut Sandae, terhentinya penyerapan TBS berkaitan dengan terganggunya pengiriman CPO dari PKS. Tangki penyimpanan di pabrik mulai penuh karena CPO hasil produksi kesulitan dikirim ke tempat penampungan berikutnya.
Salah satu kendala utama terjadi pada jalur distribusi melalui Sungai Kapuas. Debit sungai yang menurun akibat kemarau membuat pengangkutan CPO melalui jalur air ikut terganggu.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap petani sawit, terutama petani yang tidak memiliki hubungan kemitraan dengan PKS. Ketika buah tidak terserap, petani terpaksa menahan hasil panen di kebun.
“Saat ini petani terpaksa membiarkan TBS kelapa sawitnya busuk di pohon. Sebab tidak ada PKS yang menerima, kecuali sebagian petani binaan PKS sendiri,” katanya.
Pemkab Sekadau juga mencatat lebih dari 20 koperasi perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut ikut berpotensi terdampak. Berkurangnya penyerapan TBS dapat memengaruhi aktivitas petani maupun koperasi yang selama ini menjadi bagian dari rantai usaha perkebunan kelapa sawit.
Sandae menjelaskan, pihak PKS telah berupaya mencari jalur alternatif dengan mengirimkan CPO menggunakan truk tangki melalui jalur darat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala karena jumlah armada yang tersedia di Kalimantan Barat terbatas.
“Mereka sedang berupaya mengirimkan CPO via truk tangki, tetapi kendalanya di Kalbar ini jumlah truk tangki tidak memadai sehingga semua pabrik berebutan untuk mendapatkan truk tangki CPO,” jelasnya.
Pemkab Sekadau terus memantau perkembangan persoalan tersebut. Pemerintah daerah berharap distribusi CPO dapat segera kembali normal sehingga PKS kembali menyerap TBS dan petani tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
Sandae memperkirakan, apabila debit Sungai Kapuas belum kembali normal, penghentian penerimaan TBS dapat berlangsung cukup lama. Pasalnya, pengosongan tangki penyimpanan CPO membutuhkan waktu, sementara armada angkutan darat yang tersedia juga terbatas.
“Jika kondisi Sungai Kapuas terus seperti ini, bisa jadi penutupan itu sampai satu bulan. Sebab untuk mengosongkan tangki penyimpanan CPO itu juga memakan waktu, terlebih armada untuk pengangkutan juga terbatas,” pungkasnya.
Reporter: Lova
